Inilah Berita Viral Gerakan Desak Pencopotan  TS Sebagai Kepala ULP PBJ Kabupaten Batang oleh Rekanan Yang Belum Tergabung DiKonsorsium

Batang - Rekanan  yang belum tergabung di konsorsium Batang dikabarkan tengah merencanakan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes dan tuntutan untuk mencopot oknum TS yang menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Kabupaten Batang. 

Aksi tersebut merupakan respons atas dugaan ketidakadilan dan indikasi pelanggaran yang disinyalir dilakukan oleh oknum tersebut dalam proses pengadaan barang dan jasa di kabupaten Batang.

Baca juga: Anis Byarwati Minta Pemerintah Tinjau Kembali ‘Right Issue’ PT Waskita

Menurut rekanan yang terlibat, keberatan mereka terhadap oknum TS tidak hanya bersifat personal dan bersifat arogan, melainkan juga berakar pada ketidakpuasan terhadap kebijakan dan tindakan yang dianggap merugikan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Batang. 

Mereka menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum TS telah memberikan dampak negatif terhadap transparansi, integritas, dan keadilan dalam lingkup pengadaan tersebut.

Baca juga: Sarifuddin Suding: Tindak Tegas Pelaku Penembakan Warga Parimo

Mereka juga akan mengajak beberapa teman aktivis di Kabupaten Batang untuk melakukan aksi turun ke jalan.

Salah satu rekanan Batang yang tidak ingin disebutkan namanya   menegaskan bahwa aksi turun ke jalan bukanlah upaya untuk menciptakan kekacauan atau ketidakstabilan, namun sebagai bentuk protes yang sah dan konstruktif dalam menuntut keadilan dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Batang. 

Baca juga: Ratusan TKI Meninggal di Malaysia, Sufmi Dasco Usul Pembentukan Satgas Terpadu

"Ia juga menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan tersebut,  dilakukan secara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, "katanya.

" Dan tuntutan kami adalah copot oknum "TS" sebagai kepala ULP PBJ Kabupaten Batang, "tegasnya.

Baca juga: Subardi: Kemenkop-UKM Perlu Awasi Koperasi Nakal

"Dan kami juga sebelum melakukan aksi turun ke jalan akan memberitahukan kepada APH dan instansi terkait, sesuai dengan UU yang berlaku, "tambahnya.

Pihak terkait, termasuk APH dan Pemerintah daerah Kabupaten Batang, diharapkan dapat merespons dengan bijak terhadap tuntutan yang disuarakan oleh rekanan yang belum tergabung di konsorsium rekanan Batang.

Baca juga: Heintje G. Mandagi: Legalisasi 'Law As a Tool of Crime' di Penangkapan Wilson Lalengke

 Langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat mengedepankan kepentingan publik dan menegakkan prinsip-prinsip integritas serta transparansi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, masyarakat dan pihak terkait diharapkan untuk tetap tenang dan memberikan dukungan kepada upaya penegakan keadilan dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Batang. 

Semua pihak diingatkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan pendapat serta tuntutan, demi terciptanya lingkungan yang kondusif dan berkeadilan bagi semua pihak terkait.

Nantinya dengan adanya rencana aksi turun ke jalan ini, diharapkan akan memberikan tekanan moral dan tuntutan yang kuat bagi pihak terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Batang. 

"Keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan ini juga dianggap sebagai langkah positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di tingkat daerah, "pungkasnya

Baca juga: Puteri Komarudin Soroti Hilangnya Agunan Nasabah Bank Himbara di Sejumlah Daerah

Paman Adam